Tingkatkan Akuntabilitas Desa, Kamituwo Ngunut Perdalam Tata Kelola Keuangan

Rika Aji 22 April 2026 13:45:43 WIB

SID 22-04-2026 Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPK2B) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan bagi Pelaksana Kegiatan. Acara ini berlangsung di Aula DPMPK2B Lantai 3, Wonosari, pada Rabu (22/04/2026).

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Ibu Kamituwo Kalurahan Ngunut, Eri Setyaningrum. Sebagai pemangku bidang sosial dan kemasyarakatan di kalurahan, kehadiran beliau bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan program kerja dengan regulasi keuangan terbaru, guna memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diemban.

Siklus Pengelolaan Keuangan: Dari Niat hingga Bukti

Bimtek ini mengupas tuntas siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan hingga bermuara pada laporan pertanggungjawaban. Materi ini menjadi sangat krusial mengingat pelaksana kegiatan (Kamituwo) adalah ujung tombak dalam merealisasikan anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

Dalam narasi bimbingan tersebut, ditekankan dua elemen kunci dalam manajemen keuangan desa:

  1. Perencanaan: Merupakan fase awal yang menjadi fondasi utama. Dalam tahap ini, setiap program kerja disusun secara sistematis, mencakup penentuan target, jadwal pelaksanaan, hingga estimasi biaya yang masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perencanaan yang matang memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan desa.

  2. SPJ (Surat Pertanggungjawaban): Merupakan dokumen formal yang berisi bukti-bukti administratif atas penggunaan anggaran. SPJ bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen pertanggungjawaban hukum dan moral yang membuktikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara jumlah maupun kemanfaatannya.

Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Berkeadaban

Ibu Eri Setyaningrum menyampaikan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai alur keuangan ini akan sangat membantu dalam mempercepat penyerapan anggaran di Kalurahan Ngunut tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

"Dengan memahami alur dari perencanaan hingga penyusunan SPJ yang benar, kami dapat bekerja lebih tenang, cepat, dan transparan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Ngunut," ungkapnya di sela-sela kegiatan.

Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam menjalankan tata pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan berkeadaban. Melalui administrasi yang tertib, Kalurahan Ngunut optimis dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan infrastruktur secara berkelanjutan.

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar